Teminabuan – Perusahaan Umum Bulog Cabang Teminabuan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan memiliki tunggakan pembayaran beras untuk aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp 2,1 miliar.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bulog Cabang Teminabuan, Yusran Tandirerung, dalam pernyataan resmi pada Jumat, 30 Agustus 2025.
Beras tersebut disalurkan kepada ribuan ASN yang tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemkab Sorong Selatan sebagai bagian dari hak kesejahteraan pegawai./ojyr8rhaqb7thqm.jpeg)
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
Namun, dalam praktiknya, pembayaran dari Pemkab Sorong Selatan mengalami keterlambatan yang semakin menumpuk hingga kini menembus angka miliaran.
Keterlambatan ini mulai berdampak pada operasional Bulog terutama dalam pengadaan dan distribusi logistik pangan lainnya untuk wilayah Papua Barat Daya.
Yusran mengatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali mengirimkan surat penagihan resmi ke Pemkab, namun belum mendapat tanggapan yang memuaskan.
Bulog bahkan sempat menghentikan sementara penyaluran beras ASN untuk mendorong Pemkab agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran.
“Kami hanya penerima. Kalau berasnya tidak datang, tentu sangat berdampak, apalagi di daerah seperti ini di mana harga sembako tinggi,” ujar salah satu ASN.
Dampak dari tunggakan ini juga berimbas pada kepercayaan petani lokal yang selama ini menjadi mitra Bulog dalam penyediaan beras.
Bulog harus menunda pembelian dari petani karena dana operasional ikut terganggu akibat belum cairnya pembayaran dari Pemkab.
“Karena semua ini berkaitan. Operasional Bulog sangat bergantung pada arus kas yang sehat,” ujarnya.
Bulog telah melaporkan kondisi ini ke kantor wilayah dan pusat untuk memperoleh arahan strategis lebih lanjut.
Sementara itu, pihak Pemkab Sorong Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tunggakan tersebut.
Wakil Bupati yang sempat dikonfirmasi media lokal menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi
Sejumlah pejabat internal menyebut bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal daerah dan beban belanja rutin yang meningkat.
Aktivis pemantau kebijakan publik di Papua Barat Daya meminta Pemkab bersikap transparan dan bertanggung jawab.
